NEXUS/WORLD

Prabowo Panggil BPKP dan PPATK Usai Terima Laporan Dugaan Penyelewengan di BGN

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya langsung memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana setelah menerima laporan adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis yang digelar Badan Gizi Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 3 Juni 2026. Menurut Presiden, laporan tersebut sudah diterimanya beberapa waktu lalu dan memuat sejumlah kejanggalan yang diduga melibatkan unsur pimpinan di lembaga tersebut.

Prabowo mengatakan, setelah menerima laporan awal, ia meminta BPKP, PPATK, dan sejumlah pejabat terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Langkah itu diambil untuk memastikan apakah laporan mengenai dugaan penyimpangan di BGN benar-benar memiliki dasar kuat.

Presiden menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan sangat menentukan kinerja sebuah lembaga. Karena itu, apabila ditemukan persoalan di tingkat pimpinan, dampaknya dapat memengaruhi pelaksanaan program besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu agenda strategis pemerintah. Menurutnya, program ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menekan kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan memperkuat kualitas generasi muda Indonesia.

Prabowo juga menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum. Ia meminta BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, serta institusi hukum lainnya menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk bila memerlukan tambahan sumber daya manusia maupun anggaran untuk memperkuat tugas pengawasan dan penindakan.

Menurut Presiden, negara tidak boleh membiarkan uang rakyat disalahgunakan. Ia menegaskan tidak akan memberikan pengecualian kepada siapa pun jika terbukti terlibat dalam penyimpangan anggaran atau korupsi.

Kasus dugaan penyelewengan di lingkungan BGN menjadi sorotan karena berkaitan dengan program prioritas pemerintah yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar. Pemerintah menilai pengawasan ketat diperlukan agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu.

Dengan adanya instruksi langsung dari Presiden, proses pendalaman dugaan penyimpangan di BGN kini berada dalam perhatian lembaga pengawas dan penegak hukum. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan program tersebut tetap berjalan, namun dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.