NEXUS/WORLD

AS Dorong Perusahaan AI Serahkan Model Canggih untuk Uji Keamanan Siber

WASHINGTON — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai mengambil langkah lebih aktif dalam mengawasi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Melalui sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani pada Selasa, 2 Juni 2026, Gedung Putih meminta perusahaan-perusahaan AI terkemuka di AS untuk secara sukarela menyerahkan model AI tercanggih mereka kepada pemerintah sebelum dirilis ke publik.

Langkah tersebut ditujukan untuk menguji potensi risiko keamanan siber dari model AI generasi baru. Pemerintah AS ingin memastikan bahwa teknologi AI yang semakin kuat tidak disalahgunakan untuk serangan siber, pencarian celah keamanan, atau ancaman terhadap infrastruktur penting negara.

Dalam aturan itu, sejumlah lembaga federal seperti Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, Departemen Perdagangan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri diminta menjalin kesepakatan dengan para pengembang AI. Pemerintah dapat melakukan pengujian hingga 30 hari sebelum model tersebut diberikan kepada pihak di luar pemerintah.

Perintah eksekutif ini menandai perubahan sikap Trump dalam isu AI. Sebelumnya, pemerintahannya dikenal lebih berhati-hati terhadap regulasi teknologi dan cenderung mendukung pendekatan yang lebih longgar bagi industri. Namun, meningkatnya kekhawatiran di Washington terhadap kemampuan AI canggih membuat Gedung Putih mulai mendorong mekanisme pengawasan, meski masih bersifat sukarela.

Salah satu perhatian utama pemerintah AS adalah munculnya model-model AI mutakhir yang dinilai memiliki kemampuan besar dalam bidang siber. Sistem seperti Anthropic Mythos disebut menjadi salah satu contoh teknologi AI yang memicu kekhawatiran karena kemampuannya yang semakin maju.

Meski tidak bersifat wajib, kebijakan ini tetap dapat berdampak pada industri AI. Proses pengujian oleh pemerintah berpotensi memperlambat peluncuran produk baru atau membuat perusahaan harus menyesuaikan sistem mereka jika ditemukan risiko keamanan. Hal ini bisa memengaruhi strategi bisnis dan potensi keuntungan perusahaan teknologi.

Sejumlah perusahaan besar seperti Google, Anthropic, dan OpenAI sebelumnya telah bertemu dengan pemerintah AS untuk membahas isu keamanan siber terkait AI. Pertemuan itu menunjukkan bahwa Washington mulai mempererat komunikasi dengan pelaku industri dalam menghadapi risiko teknologi AI yang semakin kompleks.

Selain pengujian model AI, perintah eksekutif tersebut juga meminta pembentukan pusat koordinasi keamanan siber berbasis AI. Menteri Keuangan AS diarahkan untuk membangun semacam “clearinghouse” keamanan siber yang bekerja sama secara sukarela dengan industri AI dan operator infrastruktur penting. Fungsinya mencakup pemindaian celah perangkat lunak, validasi kerentanan, serta koordinasi distribusi pembaruan atau patch keamanan.

Gedung Putih menegaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kepemimpinan Amerika Serikat dalam inovasi AI, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur vital. Pemerintah menyebut perintah eksekutif tersebut sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan teknologi dengan kebutuhan keamanan nasional.

Dengan kebijakan baru ini, AS berusaha memastikan bahwa pengembangan AI tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga tetap berada dalam koridor keamanan. Pemerintah ingin mencegah teknologi yang seharusnya membantu inovasi justru menjadi alat baru bagi serangan siber berskala besar.

Keputusan Trump ini juga memperlihatkan bahwa isu AI kini tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan industri teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari strategi keamanan nasional Amerika Serikat.