NEXUS/WORLD

Penyeberangan Rafah Dibuka Lagi, Warga Palestina Hadapi Interogasi Ketat dan Hambatan Kembali ke Gaza

Setelah hampir dua tahun ditutup, perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir kembali dibuka pada awal Februari 2026 sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang rapuh. Pembukaan ini awalnya dipandang sebagai peluang untuk memperlancar evakuasi medis dan reunifikasi keluarga, tetapi kenyataannya sejumlah warga Palestina yang kembali ke wilayah itu mengungkap pengalaman yang penuh tekanan dan keterbatasan ketat selama proses lintas batas.

Pada hari pertama operasional kembali perbatasan ini, hanya sebagian kecil dari ratusan warga yang diharapkan dapat menyeberang yang benar-benar diizinkan lewat. Narasi dari sejumlah perempuan yang berhasil kembali menunjukkan bahwa mereka mengalami pemeriksaan panjang oleh aparat keamanan Israel di pos pemeriksaan dalam wilayah yang masih berada di bawah kontrol militer, di mana proses tersebut melibatkan pengikatan tangan, penutup mata, dan interogasi dengan pertanyaan tentang keterkaitan politik dan hubungan keluarga.

Saksi lain mengatakan bahwa barang-barang pribadi seperti ponsel, perangkat elektronik, dan bahkan air minum mereka disita selama pemeriksaan, menambahkan beban emosional tambahan di tengah antrean panjang dan suasana yang penuh ketidakpastian. Banyak di antara mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan ke Gaza setelah berjam-jam ditahan dan diinterogasi.

Jumlah yang diizinkan menyeberang masih sangat terbatas meskipun permintaan tinggi, terutama bagi pasien yang menunggu perawatan medis yang tidak tersedia di Gaza. Organisasi kesehatan internasional sebelumnya memperkirakan ribuan pasien bersama pendampingnya membutuhkan layanan luar negeri, tetapi hingga kini hanya sebagian kecil berhasil melintasi perbatasan melalui prosedur baru yang ketat ini.

Kelompok kemanusiaan dan tokoh internasional menyatakan keprihatinan atas hambatan administratif yang masih berlangsung di Rafah, menekankan bahawa pembukaan perbatasan seharusnya mengutamakan kebutuhan medis dan hak asasi warga sipil, bukan hanya proses pemeriksaan keamanan yang panjang dan invasif. Meski demikian, pemerintah Israel membela langkah itu sebagai bagian dari perlindungan keamanan nasional di tengah konflik yang terus berlangsung.