NEXUS/WORLD

Pemilu Jepang Jadi Titik Balik Politik Sanae Takaichi: Masa Depan Pemerintahan Dipertaruhkan

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, kini menghadapi salah satu ujian terbesar dalam karier politiknya setelah memutuskan untuk membubarkan parlemen dan memanggil pemilu legislatif lebih cepat dari jadwal. Takaichi menyatakan dengan tegas bahwa jika koalisi yang dipimpinnya gagal meraih mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat saat pemungutan suara 8 Februari 2026, ia siap mundur dari jabatan yang baru dijabatnya beberapa bulan lalu.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi perdana menteri untuk mencoba mengamankan mandat kuat bagi agenda pemerintahannya, yang meliputi paket stimulus besar dan reformasi ekonomi. Namun, strategi itu datang di tengah dinamika politik yang tidak stabil, dengan beberapa survei terbaru menunjukkan penurunan dukungan publik terhadap kabinetnya meskipun ia tetap memiliki angka persetujuan yang relatif tinggi dibanding partai penguasa.

Keputusan Takaichi mengumumkan pemilu lebih awal juga dipicu oleh perubahan susunan koalisi. Sekutu lama partai penguasa, Komeito, telah menarik dukungannya, memaksa Takaichi membentuk aliansi baru dengan Japan Innovation Party untuk memperkuat basis politiknya. Jika koalisi ini tidak berhasil mempertahankan mayoritas suara di parlemen, Takaichi telah berjanji akan segera meletakkan jabatan.

Penentuan ulang kekuatan partai di jajaran legislatif ini bukan hanya penting bagi kelangsungan pemerintahan Takaichi, tetapi juga berimplikasi pada arah kebijakan domestik dan hubungan luar negeri Jepang. Di tengah tantangan ekonomi dan dinamika geopolitik Asia Timur, hasil pemilu bisa menentukan peran Jepang di kancah internasional serta efektivitas pemerintah dalam menangani isu-isu besar seperti pertumbuhan ekonomi dan keamanan regional.