NEXUS/WORLD

Pemerintahan Trump Tutup Tahun dengan Aksi Kebijakan Besar: Diplomasi, Militer, dan Kontroversi Politik

Washington, D.C. — Pemerintahan Presiden Donald Trump mengakhiri tahun ini dengan sejumlah kebijakan penting yang menarik perhatian publik dan analis politik. Salah satu langkah yang menjadi sorotan utama adalah pengembalian hampir 30 duta besar dan diplomat senior AS dari luar negeri, sebagai bagian dari upaya untuk mengisi jabatan dengan perwakilan yang dianggap lebih selaras dengan agenda kebijakan “America First” yang digulirkan oleh pemerintahan saat ini. Pengembalian duta besar ini menyentuh banyak wilayah strategis termasuk Afrika, Asia, dan Eropa, dan memicu kekhawatiran soal kontinuitas hubungan diplomatik AS di luar negeri.

Dalam ranah militer, Trump mengumumkan rencana pembangunan kelas kapal perang baru yang disebut “Trump-class” — kapal induk dan kapal tempur besar yang diusulkan dilengkapi dengan teknologi tinggi dan persenjataan mutakhir, bertujuan memperkuat dominasi maritim AS di masa depan. Dua kapal pertama dijadwalkan dimulai pembangunannya dalam dua tahun mendatang, dan jika diwujudkan, armada ini bisa berkembang menjadi puluhan unit baru.

Kebijakan kontroversial lainnya termasuk penangguhan pembangunan proyek ladang angin lepas pantai di pesisir timur AS, yang disebut pemerintah sebagai langkah menjaga keamanan nasional. Keputusan ini memengaruhi proyek-proyek energi terbarukan besar, memicu kritik dari kelompok lingkungan dan pejabat lokal yang menilai pengalihan fokus terhadap energi fosil berpotensi menghambat transisi energi bersih di tengah perubahan iklim.

Isu hukum juga menjadi bagian dari dinamika akhir tahun ini. Trump memberikan komentarnya setelah dirilisnya sejumlah dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein, yang memuat foto dan dokumen yang melibatkan berbagai tokoh terkenal — sebuah langkah yang menimbulkan respons beragam di panggung politik AS dan internasional

Beragam kebijakan ini mencerminkan kombinasi pendekatan Trump yang menggabungkan penyesuaian personel diplomatik, prioritas pertahanan dan keamanan, serta perhatian terhadap isu domestik dan hukum, memperlihatkan bagaimana arah kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri Amerika berubah di bawah kepemimpinannya.

Menutup tahun 2025, kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump menunjukkan sebuah strategi yang bertolak dari konvensi diplomatik tradisional sekaligus memperkuat posisi Amerika dalam bidang militer dan keamanan nasional. Namun, sejumlah langkah juga menghadirkan kritik tajam dari berbagai pihak yang melihatnya sebagai risiko terhadap stabilitas hubungan luar negeri dan visi energi jangka panjang. Tahun depan akan menjadi masa pengujian bagi efektivitas langkah-langkah ini dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.