Dalam proposal resmi yang disodorkan ke Komite Anggaran Majelis Umum PBB, Sekjen António Guterres menyatakan bahwa anggaran dasar untuk 2026 akan diset pada US$ 3,238 miliar, turun sekitar 15 persen dari anggaran tahun ini.
Sebagai konsekuensinya, PBB mengusulkan pengurangan lebih dari 18 persen posisi staf, yang berarti ribuan pegawai akan terdampak pemangkasan.
Langkah ini menjadi bagian dari reformasi besar-besaran di bawah skema yang dinamakan UN80 — inisiatif yang bertujuan menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi duplikasi tugas, dan menekan biaya operasional agar badan dunia tersebut bertahan di tengah krisis likuiditas.
Menurut Guterres, beban keuangan PBB semakin berat karena banyak negara anggota belum melunasi iuran mereka. Pada akhir 2024, tunggakan tercatat mencapai US$ 760 juta, dan hingga 2025 total tunggakan melonjak menjadi sekitar US$ 1,586 miliar.
Pemangkasan anggaran dan staf ini diprediksi tidak hanya berdampak pada birokrasi, tetapi juga bisa mempengaruhi program kemanusiaan, bantuan internasional, dan misi perdamaian — meskipun sebagian badan spesifik seperti program bantuan mungkin masih bisa diandalkan melalui kontribusi sukarela.
Usulan pemangkasan anggaran dan pengurangan staf ini menjadi sinyal kuat bahwa PBB menghadapi krisis keuangan serius. Jika disetujui, langkah ini akan menjadi perubahan besar dalam struktur dan operasi badan dunia tersebut — dengan potensi dampak luas, dari pelayanan global sampai efektivitas program kemanusiaan dan diplomasi internasional. PBB kini perlu menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dan komitmen kemanusiaan — di saat tantangan global justru semakin kompleks.
Comments
Leave a Reply