NEXUS/WORLD

DPR AS Loloskan RUU 70 Miliar Dolar untuk Perkuat Penegakan Imigrasi

WASHINGTON — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang senilai 70 miliar dolar AS untuk memperkuat pendanaan lembaga penegakan imigrasi, termasuk Immigration and Customs Enforcement atau ICE serta Patroli Perbatasan AS.

RUU tersebut disahkan melalui pemungutan suara ketat dengan hasil 214 berbanding 212. Mayoritas dukungan datang dari Partai Republik, sementara kubu Demokrat menolak paket anggaran tersebut. Setelah lolos dari DPR, rancangan aturan itu kini dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Donald Trump.

Paket pendanaan ini akan digunakan untuk membiayai operasi penegakan imigrasi hingga sisa masa pemerintahan Trump. Bagi Partai Republik, anggaran tersebut menjadi bagian penting dari agenda keras pemerintah dalam memperketat pengawasan perbatasan dan memperluas operasi imigrasi di dalam negeri.

Sebelumnya, Senat yang juga dikuasai Partai Republik telah menyetujui RUU yang sama pada akhir pekan lalu setelah melalui sesi pemungutan suara panjang. Republik menggunakan mekanisme cepat bernama reconciliation agar rancangan tersebut bisa melewati hambatan dari Demokrat di Senat.

Perdebatan soal pendanaan imigrasi ini telah lama menjadi sumber kebuntuan politik di Kongres AS. Perselisihan antara Republik dan Demokrat bahkan sempat memicu penutupan sebagian operasional Departemen Keamanan Dalam Negeri selama 76 hari pada awal tahun ini.

Shutdown tersebut sebagian besar berakhir pada April setelah Trump menandatangani paket pendanaan bipartisan untuk lembaga-lembaga di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri yang tidak terlibat langsung dalam agenda pengetatan imigrasi pemerintah. Pendanaan itu berlaku hingga 30 September, akhir tahun fiskal AS.

Namun, pembahasan RUU imigrasi tetap berlangsung panas. Trump sempat mendorong agar rancangan tersebut memasukkan dana 1 miliar dolar AS untuk keamanan ballroom Gedung Putih serta dana “anti-weaponization” senilai 1,8 miliar dolar AS. Dana terakhir disebut berpotensi digunakan untuk memberi kompensasi kepada sekutu politik Trump yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah.

Dalam proses akhir, dana untuk keamanan ballroom Gedung Putih akhirnya dihapus dari rancangan. Sementara itu, Partai Republik berhasil menggagalkan amendemen yang ingin membatasi dana “anti-weaponization”, meski pemerintah kemudian menyatakan rencana dana tersebut tidak akan dilanjutkan.

Partai Demokrat menentang keras tambahan anggaran untuk penegakan imigrasi. Penolakan itu semakin kuat setelah dua warga Amerika tewas akibat penembakan oleh agen imigrasi pada Januari. Demokrat sebelumnya berupaya mendorong paket reformasi untuk membatasi dan mengawasi tindakan aparat imigrasi, tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Gedung Putih.

Salah satu suara penolakan datang dari Kevin Kiley, mantan anggota Republik yang kini menjadi independen. Ia bergabung bersama Demokrat dalam menolak RUU tersebut, meski mayoritas anggota Republik tetap mendukung pengesahan.

Dengan disahkannya RUU ini, pemerintahan Trump mendapat dukungan anggaran besar untuk melanjutkan kebijakan imigrasi yang lebih agresif. Namun, kebijakan tersebut diperkirakan tetap menjadi sumber perdebatan tajam di Washington, terutama terkait pengawasan terhadap aparat imigrasi dan dampaknya terhadap komunitas migran.