NEXUS/WORLD

Senat Australia Hukum Pemimpin Sayap Kanan Hanson 7 Hari Usai Pakai Burqa di Parlemen

Sydney, 25 Nov 2025 ‒ Pauline Hanson, pemimpin partai One Nation yang dikenal dengan sikap anti-imigrasi dan konservatif, melakukan aksi mengejutkan dengan mengenakan burqa di Senat pada Senin lalu. Tindakannya merupakan bentuk protes setelah disahkannya penolakan terhadap RUU yang bertujuan melarang penggunaan burqa dan penutup wajah lain di tempat umum.

Aksi Hanson langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengutuk keras stunt tersebut. Menurutnya, tindakan itu “merobek tatanan sosial” dan menunjukkan rasa hormat yang sangat rendah terhadap lembaga parlemen dan komunitas Muslim.

Seorang senator muslim, Mehreen Faruqi, menuduh Hanson's stunt sebagai “rasisme terang-terangan” dan bentuk islamofobia yang merendahkan umat Muslim di Australia. Sementara itu, Senator Fatima Payman menyebutnya “memalukan” dan menegaskan bahwa Hanson telah menunjukkan ketidakpedulian terhadap keyakinan Muslim di dalam negeri.

Parlemen pun sempat dihentikan sementara. Menurut laporan, Senat harus menangguhkan sidang selama satu setengah jam karena Hanson menolak membuka burqa dan terus berada di meja sidangnya. 

Dalam pembelaannya, Hanson bersikukuh bahwa pakaian burqa seharusnya tidak dilarang karena tidak ada aturan berpakaian yang jelas di parlemen. Ia berargumen:

“Jika helm bisa dipakai di bank dan hanya diminta dilepas saat masuk, kenapa burqa dianggap berbeda?” 
Ia menambahkan bahwa barulah masyarakat yang akan menilai tindakan dan pendiriannya.

Aksi Pauline Hanson ini bukan muncul tanpa jejak sejarah. Ia pernah melakukan stunt serupa pada 2017 ketika juga mengenakan burqa di ruang Senat sebagai bagian dari kampanyenya menuntut pelarangan penutup wajah. Seiring waktu, Partai One Nation yang ia pimpin justru memperbesar pengaruh politiknya, terutama setelah pemilu Mei lalu yang membuat partai tersebut kini memiliki empat kursi di Senat. Di sisi lain, pengamat politik menilai bahwa aksi terbaru Hanson bukan sekadar protes terkait aturan pakaian, melainkan cerminan agenda ideologis sayap kanan yang semakin vokal. Langkah demikian dinilai berpotensi memperkuat sentimen anti-Muslim dan memicu perpecahan sosial di Australia, terutama ketika isu identitas dan keamanan menjadi bahan politik yang sensitif.

Penangguhan tujuh hari terhadap Senator Hanson mencerminkan keseriusan Senat Australia dalam menanggapi perilaku yang dianggap melecehkan Islam dan institusi parlemen. Meskipun Hanson mengaku tetap berpegang pada prinsipnya, aksi tersebut memicu perdebatan mendalam tentang batas kebebasan berpendapat, respek terhadap keyakinan beragama, dan bagaimana parlemen harus bersikap terhadap politisi yang menggunakan simbol agama sebagai alat protes politik.