NEXUS/WORLD

Ramaphosa Menutup KTT G20 di Afrika Dengan Simbolisme Saat Amerika Absen

Dalam sesi penutupan KTT G20, Ramaphosa menegaskan bahwa meski AS menyatakan akan menyerahkan kepresidenan kelompok negara maju, pihaknya menolak rencana Amerika untuk menyerahkan palu kepemimpinan kepada pejabat kedutaan tingkat rendah.

Menurut Ramaphosa, keberadaan kepala negara atau perwakilan setingkat adalah bagian tak terpisahkan dari tradisi protokol G20. Diplomasi Pretoria menyatakan bahwa menerima pejabat rendah seperti chargé d’affaires dinilai melecehkan institusi kepresidenan G20.

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, menegaskan bahwa serah terima simbolik kemungkinan akan dilakukan di kantor Kementerian Luar Negeri (DIRCO), bukan di panggung utama KTT, jika delegasi AS tetap menurunkan perwakilan rendah.

Ramaphosa menutup pertemuan dengan kata-kata:

“Gavel ini menutup KTT, dan selanjutnya berpindah ke kepemimpinan Amerika Serikat — di mana kita akan berjumpa lagi tahun depan.”

Ia juga menyoroti bahwa selama masa kepresidenan Afrika Selatan, fokus G20 ditempatkan pada isu-isu Global South seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan.

KTT G20 ini menjadi sejarah karena digelar di Afrika Selatan, menandai pertama kalinya benua Afrika menjadi tuan rumah pertemuan puncak 20 negara ekonomi terbesar. Ketegangan diplomatik muncul ketika Amerika Serikat — yang seharusnya menggantikan kursi kepresidenan G20 — memilih untuk tidak mengirim pejabat tinggi, melainkan hanya mengusulkan kehadiran chargé d’affaires kedutaan mereka. Ramaphosa menolak usulan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran protokol, dan menyatakan bahwa serah terima formal harus dilakukan dengan penghormatan penuh terhadap status simbolis forum.

Penutupan KTT G20 oleh Ramaphosa tanpa kehadiran delegasi senior AS menunjukkan bahwa Afrika Selatan ingin mempertahankan martabat dan posisi simbolis dalam forum global. Meski ada absensi dari Amerika, Pretoria menegaskan prioritasnya pada isu pembangunan Global South dan memperlihatkan bahwa kepemimpinan diplomatik bukan hanya soal kapasitas ekonomi, tetapi juga penghormatan terhadap tata krama diplomatik.