NEXUS/WORLD

Sekjen PBB Kecam Pembunuhan Tokoh Protes Bangladesh dan Serukan Ketentraman Menjelang Pemilu

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras pembunuhan Sharif Osman Bin Hadi, seorang tokoh aktivis protes dan kandidat potensial dalam pemilihan parlemen yang akan digelar Februari 2026 di Bangladesh, menyusul meningkatnya kerusuhan politik di negara itu. Sekjen PBB António Guterres secara terbuka menyatakan keprihatinannya atas dampak kejadian ini terhadap stabilitas politik dan hak sipil di negeri tersebut.

Guterres menyerukan agar pemerintah Bangladesh melakukan penyelidikan yang cepat, transparan, dan adil untuk mengungkap semua pelaku di balik serangan yang menewaskan Hadi, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai standar hak asasi manusia internasional. Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicaranya dalam briefing rutin di markas besar PBB di New York, dengan penekanan kuat agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan kekerasan lanjutan.

Kematian Hadi memicu gelombang protes di berbagai wilayah Bangladesh, termasuk demonstrasi besar dan beberapa tindakan kekerasan setelah pengumuman berita tersebut. Situasi ini menambah tekanan terhadap otoritas di tengah upaya menjaga lingkungan pemilu yang damai dan bebas dari intimidasi politik. Guterres menambahkan bahwa eskalasi kekerasan hanya akan semakin memperdalam perpecahan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan.

Seruan PBB datang di saat Bangladesh bersiap menghadapi pemilihan parlemen yang dipandang krusial bagi stabilitas politik nasional. Kematian figur protes seperti Hadi, yang dikenal luas sebagai pemimpin muda dan suara perubahan, dianggap dapat berdampak besar terhadap partisipasi pemilih dan ketegangan antara berbagai kelompok politik.

Pernyataan tegas Sekjen PBB atas pembunuhan tokoh protes mencerminkan keprihatinan global atas potensi meluasnya kekerasan politik di Bangladesh. Ketika negeri itu bersiap menyongsong pemilu parlemen, panggilan untuk investigasi yang adil dan ketertiban publik adalah langkah penting untuk meredam ketegangan dan memelihara ruang demokrasi yang sehat. Triwulan pertama tahun depan menjadi momen uji bagi proses demokrasi di Bangladesh, yang membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat untuk terciptanya pemilu yang aman, kredibel, dan damai