NEXUS/WORLD

Parlemen dan Istana Seoul Sepakat Perlu Penyidikan Khusus atas Dugaan Keterlibatan Unification Church dalam Politik

Seoul — Politik Korea Selatan memasuki babak baru setelah anggota parlemen dari berbagai partai mendukung pembentukan penyelidikan khusus (special prosecutor) untuk menelusuri dugaan hubungan tidak semestinya antara Unification Church dan pejabat serta politisi dari lintas kubu. Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap peran organisasi keagamaan tersebut dalam aktivitas politik dan donasi yang diperkirakan melampaui batas yang diatur.

Perubahan haluan signifikan terjadi ketika Partai Demokrat Korea (DPK), yang semula menolak adanya penyidik khusus, akhirnya menerima tuntutan dari partai oposisi untuk membentuk tim penyelidik independen yang mendalam. Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap tekanan publik serta kebutuhan untuk mengungkap fakta secara komprehensif tanpa pengecualian bagi politisi dari partai mana pun.

Kantor Presiden Korea Selatan menyatakan dukungannya terhadap langkah parlemen tersebut, menekankan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan adil untuk semua pihak yang terlibat, tanpa memandang status atau afiliasi politik. Keputusan ini terjadi di tengah puluhan lokasi terkait Unification Church yang telah menjadi sasaran penggeledahan oleh polisi, termasuk markas besar dan kantor di Seoul serta daerah sekitar, sebagai bagian dari penyidikan yang lebih luas.

Penyidikan yang diperluas mencakup dugaan pemberian uang tunai, hadiah, dan bentuk dukungan lain kepada sejumlah politikus yang diduga memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. Bukti yang dikumpulkan sejauh ini mencakup dokumen, korespondensi, dan barang lain yang disita dari penggeledahan sejumlah lokasi, yang kemudian dianalisis oleh tim penyidik.

Kesediaan partai pemerintah untuk menerima penyidik khusus mencerminkan meningkatnya tuntutan masyarakat Korea Selatan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam politik. Survei publik menunjukkan mayoritas warga mendukung penyelidikan independen yang bertujuan membersihkan kecurigaan keterlibatan kelompok agama dalam pengambilan keputusan politik.

Perkembangan terbaru dalam kasus ini menandai titik penting dalam politik Korea Selatan, di mana kekhawatiran publik tentang peran kelompok agama dalam arena politik akhirnya dijawab dengan langkah legislatif dan eksekutif yang tegas. Bagaimana hasil penyelidikan khusus ini akan membentuk hubungan antara institusi keagamaan dan struktur pemerintahan tetap menjadi sorotan utama menjelang reformasi politik dan pemilu mendatang.