NEXUS/WORLD

Jaksa Korupsi Korsel Ancam Hukuman 15 Tahun Penjara untuk Mantan PM atas Tuduhan Darurat Militer

Seoul, 26 Nov 2025 — Pada sidang penutup kasus di Mahkamah Distrik Seoul, tim jaksa menegaskan bahwa Han, sebagai PM pada saat itu, memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah pernyataan darurat militer tetapi justru dianggap membantu mantan Presiden Yoon Suk Yeol dalam upaya “insurrection” yang gagal.

Jaksa menuduh Han telah ikut merumuskan dan menyetujui dokumen revisi yang dirancang untuk memberi legitimasi palsu pada deklarasi tersebut, serta berbohong di hadapan pengadilan konstitusi ketika membantah keterlibatannya — tindakan yang meliputi “pembantu pemimpin pemberontakan”, “pelanggaran sumpah”, dan “dokumen palsu” menurut dakwaan resmi.

Tim penuntut menilai bahwa vonis berat diperlukan untuk mencegah terulangnya upaya serupa di masa depan:

“Tuduhan ini menyangkut serangan terhadap demokrasi Korea Selatan. Peradilan harus menjatuhkan hukuman tegas agar peristiwa semacam ini tidak pernah terulang.”

Di sisi lain, Han—seorang teknokrat senior yang pernah menjabat di bawah lima presiden—menolak tuduhan tersebut kecuali untuk pernyataan palsu (perjury). Ia mengklaim tidak mengetahui keseluruhan rencana darurat militer dan bahwa ia telah menolak langkah tersebut saat berdiskusi di kantor presiden, karena khawatir berdampak buruk bagi ekonomi dan reputasi internasional Korea Selatan.

Jika Han divonis bersalah, dia akan menjadi mantan pejabat kabinet pertama yang menerima hukuman penjara dalam kasus darurat militer ini. Putusan atas kasusnya dijadwalkan diumumkan awal 2026, dan hasilnya diperkirakan akan berpengaruh besar terhadap jalannya persidangan mantan presiden Yoon serta tersangka lain.

Dengan tuntutan hukuman 15 tahun dari jaksa — dikombinasikan tuduhan serius seperti membantu pemberontakan dan memalsukan dokumen — kasus Han Duck-soo menandai momen krusial bagi sistem hukum dan demokrasi Korea Selatan. Jika terbukti bersalah, vonis akan mengirim pesan kuat bahwa penyalahgunaan wewenang tertinggi negara tidak akan ditoleransi. Namun, pembelaan Han menunjukkan bahwa konflik politik, bukan sekadar hukum, memainkan peran besar dalam drama bersejarah ini.