NEXUS/WORLD

Nama Jokowi Muncul dalam Daftar Tokoh yang Dipandang Korup oleh Media Asing, Respons Publik Beragam

Jakarta — Publik Indonesia kembali dihadapkan pada pemberitaan internasional yang kontroversial setelah sejumlah media luar negeri mengangkat nama Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar tokoh yang disebut memiliki dampak besar terhadap penyebaran praktik korupsi di dunia. Informasi ini awalnya berasal dari laporan tahunan lembaga investigasi internasional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang memasukkan Jokowi sebagai salah satu finalis dalam kategorinya.

Beberapa media asing seperti Channel News Asia (CNA) dan media dari Australia turut memberitakan nominasi ini, yang mengaitkan tren meningkatnya kasus rasuah di Indonesia selama era kepemimpinan Jokowi dengan penurunan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi. Berita ini kemudian menyebar di berbagai platform internasional dan menjadi bahan diskusi publik.

Namun, laporan tersebut tidak menunjukkan bukti langsung bahwa Jokowi secara pribadi terlibat dalam tindakan korupsi untuk keuntungan pribadi selama masa jabatannya. Para pengamat menjelaskan bahwa pengumuman semacam ini lebih merupakan refleksi persepsi dan opini internasional tentang kondisi pemberantasan korupsi di suatu negara, ketimbang tuduhan hukum yang dapat dibuktikan.

Di dalam negeri, reaksi terhadap pemberitaan ini beragam. Beberapa masyarakat dan tokoh politik mengkritik media asing yang memberitakan hal tersebut dan menyerukan masyarakat untuk bersikap skeptis terhadap narasi yang dinilai bias atau berpotensi dijadikan alat propaganda. Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat menganggap fenomena ini sebagai cerminan kekhawatiran publik internasional terhadap peningkatan indeks korupsi di Indonesia selama dekade terakhir.

Pemberitaan internasional yang menempatkan nama Jokowi dalam daftar tokoh dengan konotasi negatif menyoroti bagaimana persepsi global terhadap anti-korupsi dan tata kelola pemerintahan dapat berbeda dari penilaian domestik. Meskipun tudingan semacam itu bukan tuduhan hukum yang terbukti, fenomena ini menjadi pengingat pentingnya penguatan institusi dan transparansi, serta perlunya media dan publik memastikan penilaian didasarkan pada fakta dan analisis yang akurat.