NEXUS/WORLD

CSIS Wanti-wanti Risiko Ketidakstabilan di Indonesia 2026: Tantangan Politik, Kebijakan & Kepercayaan Publik

Jakarta — Indonesia diperingatkan akan menghadapi potensi gelombang ketidakstabilan politik dan sosial sepanjang 2026 jika sejumlah tantangan dari tahun sebelumnya tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dan koalisi penguasa. Menurut riset dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sejumlah masalah struktural dan kebijakan yang kompleks dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga meningkatkan risiko resistensi masyarakat dan keretakan sosial.

Peneliti CSIS menyoroti bahwa politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi adalah sektor-sektor kunci yang perlu reformasi lebih cepat. Jika reformasi berjalan lamban atau tidak jelas, publik dapat merasakan kekecewaan yang meluas, terutama ketika partai politik yang berkuasa mendorong agenda yang dianggap kontroversial, seperti rencana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut, yang menyerukan beralihnya sistem dari pilkada langsung kembali ke mekanisme pemilihan lewat DPRD, dianggap berpotensi memicu penolakan publik luas dan memicu mobilisasi massa.

Isu lain yang ikut berkontribusi terhadap potensi ketidakstabilan adalah tantangan struktural seperti kesenjangan kesejahteraan, stagnasi demokrasi, dan ancaman perubahan iklim yang memengaruhi kondisi ekonomi serta sosial. CSIS menggarisbawahi bahwa jika pemerintah tidak mampu mengkomunikasikan arah kebijakan dan dampaknya dengan jelas, Kremlin kepercayaan publik akan terus menurun — faktor yang berbahaya bagi stabilitas politik negara dalam jangka panjang.

Peringatan dari CSIS merupakan alarm penting bagi pengambil kebijakan di Indonesia menjelang 2026. Ketika tekanan publik terhadap isu utama terus tumbuh, efektivitas pemerintah dalam merancang kebijakan yang responsif dan adil akan menjadi kunci utama bagi stabilitas nasional. Keberhasilan dalam memperkuat institusi demokrasi, transparansi birokrasi, dan keterlibatan publik bukan hanya soal politik jangka pendek, tetapi juga fondasi penting untuk menjaga kohesi sosial dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah di masa depan.