GRIT

Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Dinilai Mengikis Legitimasi Publik

Wacana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari model langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dan mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Banyak pengamat politik dan akademisi menilai perubahan semacam ini berpotensi mengurangi dukungan publik terhadap pemimpin lokal yang terpilih.

Direktur Eksekutif sebuah lembaga kajian strategis menilai, meskipun alasan yang dikemukakan pendukung wacana ini — seperti efisiensi biaya dan efektivitas pemerintahan — terdengar pragmatis, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru dapat menimbulkan kesan bahwa suara rakyat terpinggirkan. Hal ini dikhawatirkan melemahkan legitimasi proses demokrasi di tingkat lokal, karena kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh mayoritas warga.

Survei independen juga menunjukkan sentimen negatif yang dominan terhadap gagasan ini, dengan mayoritas masyarakat lebih memilih menjaga sistem pilkada langsung. Kekhawatiran publik mencakup potensi penguatan politik elit, meningkatnya peluang transaksional di balik kursi DPRD, dan berkurangnya keterlibatan warga dalam menentukan arah pemerintahan di daerahnya.

Selain itu, sejumlah pakar demokrasi mengingatkan bahwa pengalihan mekanisme pemilihan dapat memperdalam masalah struktur politik yang sudah ada. Pilkada langsung selama ini dipandang sebagai salah satu pilar bagi keterwakilan rakyat dalam proses demokrasi lokal, sekaligus menjadi alat regenerasi kepemimpinan yang diterima luas oleh masyarakat.

Di tengah dinamika ini, partai politik besar dan lembaga kajian terus menganalisis dampak perubahan sistem pemilihan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Sementara itu, publik dan berbagai organisasi masyarakat sipil menyerukan agar setiap pergeseran kebijakan demokrasi tetap menempatkan suara rakyat sebagai titik tumpu utama.

Perdebatan mengenai mekanisme Pilkada mencerminkan ketegangan antara pragmatisme politik dan prinsip demokrasi. Setiap perubahan sistem harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik dan kualitas demokrasi itu sendiri. Melindungi kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya merupakan hal yang tidak dapat ditawar dalam sistem politik yang sehat.